Home

Bagi Mahasiswa yang akan menyusun skripsi tesis atau pun mendapat tugas makalah. Kami memberi bantuan dengan menyediakan bahan-bahan tesis yang berguna untuk menambah referensi anda dalam penyusunan tesis.


Oleh karena itu melalui situs ini, kami menyediakan referensi ataupun rujukan dan bahan berupa tesis dan skripsi yang sudah jadi secara GRATIS yang bisa membantu mahasiswa untuk dijadikan bahan perbandingan, dan dipelajari kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah yang lebih baik.
Kami menyediakan Tesis maupun Skripsi GRATIS semua sudah dalam bentuk file Ms-word. Anda hanya mengganti biaya pengetikan sesuai ketentuan.
Kami tidak bermaksud untuk mengkomersilkan Skripsi maupunTesis tersebut, akan tetapi biaya tersebut kami gunakan untuk pengembangan web baik dari aspek teknis maupun non-teknis.

Kami anti plagiat, sehingga gunakan media ini sebagai bagian dari pencarian referensi guna kelengkapan tesis dan skripsi anda.

Untuk melihat koleksi kami, silahkan klik setiap koleksi akan muncul judul-judul berdasarkan koleksi tersebut. atau jika anda ingin mendownload koleksi kami dalam bentuk file, silahkan klik download

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi Pada Siswa Sekolah Lanjutan Tin gkat Pertama (SLTP) di kota Mataram. … (144)



Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan Standar Kompetensi Minimal (SKM) yang terdiri dari Kompetensi Standar dan Kompetensi Dasar yang memungkinkan pebelajar dapat mengapresiasi dan menghormati pluralisme budaya (cultural diversity). Bentuk akhir dari hasil penelitian ini adalah sebuah kisi-kisi silabus tentang pendidikan multikultural yang sesuai dengan kebutuhan akademik dan sosio-kultural siswa.





Penelitian ini merupakan suatu analisis kebutuhan dengan desain analisis faktor multi variabel dan dilaksanakan di Kota Mataram, SLTP Negeri 2 Mataram, SLTP Negeri 3 Mataram, SLTP Negeri 14 Mataram, dengan melibatkan 8 orang ahli/ pakar, 338 orang siswa, dan 108 orang guru sebagai sampel penelitian. Berdasarkan angka loading factor antar variabel, rumusan kompetensi standar dan kompetensi dasar pendidikan multikultural disepakati para ahli, rumusan tersebut sudah relevan dengan kebutuhan akademik sosial siswa SLTP dan rumusan materi pendidikan multikultural dapat mendukung ketercapaian kompetensi standar dan kompetensi dasar. Lebih lanjut penelitian ini menemukan, materi pendidikan multikultural dapat dintegrasikan pada mata pelajaran yang lain dan juga dapat dintegrasikan melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan yang terprogram dengan jelas.


Akhirnya disimpulkan, temuan penelitian ini mengindikasikan pendidikan multikultural perlu diberikan pada siswa SLTP karena relevan dengan kebutuhan akademik sosial siswa yang berinteraksi dalam masyarakat multikultur.




BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang


Kekisruhan etnik yang merebak di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari krisis multi dimensi yang dihadapi oleh negara dan bangsa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kekisruhan etnik tersebut telah menggugah kesadaran baru diantara komponen bangs a Indonesia bahwa kebanggaan akan kehidupan berbangsa satu di atas kebhinekaan adalah sebuah bayang-bayang semu (cf.Anderson, 2001; Widja, 2001; Azra, 2002; Marsianto dan Kuntjara, 2002).


Konflik etnik tersebut memberi bukti bahwa kekokohan bangunan supra-struktur negara kebangsaan sangat rapuh. Ada dua faktor penyebab kerapuhan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, doktrin ideologis ‘Bhineka Tunggal Ika’ telah diselewengkan oleh sebuah kekuatan yang berorientasi pada pemerintahan pusat. Akibatnya daerah-daerah kurang diberi kepercayaan untuk mengurus dirinya sendiri (cf.UndangUndang Nomor 22/1999 dan Nomor 25/2000; Asep, 2002; Suparlan, 2002).


Kedua, Pembangunan yang dilakukan di atas sebuah komunitas plural lebih memaksakan pola yang berkarakteristik penyeragaman berbagai aspekdikesampingkan (cf.Abdullah, 2001; Baptiste Jr,1986; Suzuki, 1979). Ada tiga hal yang biasa melatar belakangi munculnya disinteraksi antara kelompok mayoritas dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas (Purwasito, 2003: 147), yaitu: (1) prasangka historis, (2) diskriminasi dan (3) perasaan superioritas in-group feeling yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (out-group).


Terjadinya konflik yang benuansa SARA pada beberapa daerah di Indonesia, dari banyak studi yang dilakukan salah satu penyebabnya adalah, akibat dari lemahnya pemahaman dan pemaknaan tentang konsep kearipan budaya. Konflik akan muncul apabila tidak ada distribusi nilai yang adil kepada masyarakat. Terdapat perbedaan ras pada masyarakat menjadi penanda awal yang secara budaya sudah dilabelkan hambatanhambatannya, yakni prasangka rasial. Prasangka rasial ini sangat sensitif karena melibatkan sikap seseorang ataupun kelompok ras tertentu terhadap ras lain. Prasangka ini juga bisa muncul oleh situasi sosial, sejarah masa lalu, stereotipe dan etnosentrisme yang menjadi bagian dalam kebudayaan kelompok tertentu. Dengan kata lain dinamika dan perkembangan masyarakat Indonesia kedepan sangat dipengaruhi oleh hubunganhubungan antar etnis.


Konsep kearipan budaya lokal, dalam kontek kehidupan dan relasi sosial ditengah komunitas yang majemuk memiliki kekuatan (power) dalam menciptakan suasana sosial yang kondusif. Maka dengan memahami dan mengangkat kearipan budaya lokal dalam kontek kehidupan ditengah masyarakat yang pluralis, secara sejatinya dapat memberikan peran bagi tertatanya hubungan sosial yang harmoni dengan semangat saling menghargai dan menghormati.


Di masa lalu, sistem pendidikan nasional kita lebih bercirikan ‘keseragaman’ yang berlandaskan pada budaya nasional yang berdiri di atas puncak-puncak kebudayaan daerah. Akibatnya, pendidikan diselenggarakan ‘within the context of majority rule amidst competing minorities’ dan dikelola ‘ as demands for substantial expansion or contraction of the net scope of authoritative allocation’ (cf.Sizemore, 1978; Greenfield, 1982; Crossley, 1985). Pendidikan yang dilaksanakan dengan dua prinsip tadi di sebut pendidikan monokultural. Pendidikan monokultural sangat rentan terhadap konflik SARA (Dove, 1983; Bray, 1986; Lillis, 1986).


Otonomi daerah berjalan seiring dengan proses desentralisasi pendidikan yang dalam melibatkan peran serta masyarakat mengisyaratkan pengakuan terhadap manusia Indonesia dan masyarakat setempat. Iniperspektif filosofis harus beranjak dari suatu paradigma baru pendidikan menuju ada pengakuan terhadap aspirasi masyarakat setempat dan dengan sendirinya pengakuan pada individu. Maka paradigma baru dalam Undangundang Sistem Pendidikan Nasional harus mengacu pada pendidikan multikultural yaitu adanya kebudayaan beragam dalam suatu masyarakat yang tetap merupakan kesatuan. Demikian juga kebutuhan pembelajaran individu berbeda dalam perbedaan realitas sosio-historis, sosio-ekonomis, suku-bangsa, sosio-psokologis. Artinya akan dihadirkan populasi sasaran beragam dalam konteks sistem persekolahan (Semiawan, 2002).


Pada masyarakat multikultural memiliki tipe/pola tingkah-laku yang khas. Sesuatu yang dianggap sangat tidak normal oleh budaya tertentu tetapi dianggap normal atau biasa-biasa saja oleh budaya lain. Perbedaan semacam inilah yang sering menyebabkan kontradiksi atau konflik, ketidak-sepahaman dan disinteraksi dalam masyarakat multikultur. Seperti yang dikatakan O’Sullivan (1994.67), bahwa setiap kebudayaan memiliki bentuk yang khas, tingkah laku yang unik, yang memiliki latar budaya yang berbeda.


Subkultur dan mikrokultur yang beragam di Indonesia mau tidak mau ditentukan sebagai bagian dari suatu entitas sosial dari budayamempunyai keunikan dan kekhasan dengan berbagai kebiasaan, adat istiadat dan pengalaman lokal, nilai-nilai sosial dan harapan-harapan hidup yang selalu tidak sama dengan budaya dominan. Hal ini berarti bahwa fungsi dan tugas lembaga pendidikan harus mengedepankan pola variatif dan mengakui pluralisme sehingga perbedaan tidak menjadi hambatan tetapi menjadi sumber kekuatan untuk hidup berdampingan. Bagaimana suatu lembaga pendidikan mampu mensosialisasikan nilai-nilai multikulturalisme akan lebih terarah bila terintegrasi dalam mata pelajaran atau dengan menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah.


Penelitian ini merupakan sebuah investigasi terkendali yang dirancang dengan melakukan suatu analisis kebutuhan untuk mengembangkan model pendidikan multikultural (multicultural education) sebagai salah satu alat untuk menekan dan meminimalisir potensi konflik antar etnik. Salah satu batasan tentang pendidikan multikultural adalah apa yang disebutkan oleh Sizemore sebagai berikut:
“Multicultural education, then, is the process of acquiring knowledge and information about the efforts of many different groups against adverse agencies and conditions for control of their destinies through the study of the artifacts and substances which emanated the reform”(1978:2).


Pembatasan konsep pendidikan multikultural seperti di ataskelompok yang terancam ‘punah’. Secara teoritik pendidikan multikultural akan dapat mengembangkan pemahaman dan apresiasi antar etnik yang dimulai dari latar belakang etniknya sendiri dan baru kemudian diperluas kepada etnik lainnya (Suzuki, 1979).
Melalui pendekatan proses diharapkan dapat membuat kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial dan budaya akan berusaha mengembangkan pemahaman dan rasa hormat terhadap keragaman budaya, memperkecil etnosentrisme, memperkecil prasangka buruk kepada etnik lain dan meningkatkan pemahaman terhadap perbedaan sosial, ekonomi, etnik dan psikologi serta memperkecil kemungkinan terjadinya konflik antar etnik (Suzuki, 1979; Sizemore, 1979; Pachero, 1977; Gay, 1977).


Dalam literatur penelitian internasional telah banyak disimpulkan tentang kekuatan pendidikan multikultural dapat menekan konflik etnik pada sebuah masyarakat yang berbudaya plural (cultural pluralism). Hawkins (1972) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran terhadap persamaan derajat (equality), sikap demokratis, toleransi dan rasionalitas antar budaya. Hawkins (1972) juga menyimpulkan dengan rancangan kurikulum pendidikan multikultural yang baik, maka kekuatan purbasangka dan diskriminasi etnik dapat ditekan secara maksimal.
Pendidikan multikultural dilaporkan juga sangat efektif sebagai alat pengakomodasi ‘dominasi kekuasaan’ salah satu etnik atau budaya (Greenstone dan Patterson, 1973; Banks, 1973; Harding, 1974). Mereka lebih menyukai proses akulturasi ganda (multiple acculturation) ketimbang pluralisme budaya (cultural pluralism), karena dengan proses akulturasi demikian maka konflik antar etnik dapat diperkecil.


Paradigma pendidikan multikultural ini berkembang seiring dengan hak dan keunikan siswa individual yang belajar bersama dengan yang lain dalam suasana saling menghormati, toleransi, berpengertian, sesuai dengan taraf perkembangannya (Developmentally Appropriate Practice, DAP) dan kebutuhan yang terkait. (Semiawan, 2002:165). Azra (2003), mendukung gagasan pendidikan multikultural itu. Gagasan pendidikan multikultural muncul didorong oleh kurang berhasilnya pendidikan interkultural dalam mengatasi konflik antar golongan dan masyarakat. Pendidikan interkultural dianggap hanya memunculkan sikap tidak peduli pada nilai-nilai budaya minoritas, bahkan melestarikan prasangka-prasangka sosial dan kultural. Pendidikan multikultural, sebagai gantinya, diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok minoritas.


Karena itu peran Departemen Pendidikan Nasional RI dalam mengadopsi pendidikan multikulturalisme, untuk dipikirkan bagaimana diberlakukan dalam pendidikan sekolah dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Apakah multikulturalisme sebaiknya masuk dalam kurikulum sekolah dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kulikuler atau menjadi bagian kurikulum sebagai mata pelajaran terpisah, berdiri sendiri (separated) atau sebaliknya terpadu atau terintegrasi (integrated) (Suparlan 2002, Azra 2002).


Pada dasarnya semua institusi sosial baik itu orang tua, sekolah, organisasi keagamaan dan sebagainya, bertanggungj awab menj adikan anak-anak memahami multikultural, akan tetapi sekolah memegang peran kunci. Oleh karena itu hanya melalui program pendidikan multikultural yang dikonsepsi dengan baik dan dilaksanakan secara kontinu dapat tercipta sebuah masyarakat yang paham terhadap keberagaman budaya, yang begitu dibutuhkan bagi masa kini dan masa depan bangsa Indonesia dan dunia. Sekolah memiliki potensi untuk melakukannya, sekalipun sekolah tidak bisa menjamin teratasinya ketegangan dan konflik. Mengatasi ketegangan dan konflik bukanlah urusan sekolah. Pendidikan mengurus harapan, cita-cita, masa depan sebuah masyarakat dan individu yang terlibat didalamnya.


Dari signifikansi pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian tentang analisis kebutuhan pendidikan multikultural berbasis kompetensi di sekolah. Penelitian ini dibatasi pada sebuah studi atau kajian yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, melakukan analisis kebutuhan dan merumuskan kisi-kisi silabus pendidikan multikultural secara akademis dan sosio-kultural pebelajar.


Penelitian ini dilakukan dengan mengambil setting pada populasi yang mempunyai kejamakan atau keragaman secara sosio-kultural. Dalam hal ini setting penelitian adalah kota Mataram sebagai kota tingkat kabupaten, juga merupakan ibukota propinsi Nusa Tenggara Barat dan kabupaten Lombok Barat. Kota Mataram terdiri dari 3 Kecamatan yakni Ampenan, Mataram dan Cakranegara dengan 23 kelurahan memiliki luas wilayah 61,30 km2. Penduduk etnis sasak Islam di Mataram ± 225.000 jiwa
dan ± 25.000 jiwa penduduk suku lain yang beragama Islam.


Kepadatan jumlah penduduk kota Mataram dihuni oleh suku bangs a sasak yang hampir 100 % beragama Islam. Selebihnya penduduk kota Mataram terdiri dari etnik Bali, Tionghoa, Arab, Melayu, Banjar, Bugis, Jawa, Sumbawa, Bima, Timor, Ambon dan etnik-etnik lain dalam jumlah kecil. Etnik Bali hampir 100 % beragama Hindu Dharma sekitar 60.000Hindu di NTB umumnya disebut pula agama Bali, Hindu Bali atau agama Hindu Dharma. Sedangkan etnik arab, melayu, Bima, Bugis, Sumbawa hampir 100% beragama Islam.


Etnik Tionghoa terdiri dari pemeluk agama Kong Hu Cu, Budha dan Nashrani, hanya sedikit yang memeluk agama Islam. Etnik Jawa yang jumlahnya cukup besar, sebagian besar pemeluk agama Islam dan selebihnya pemeluk agama Kristen. Penduduk pemeluk agama Kristen yang berasal dari Ambon dan Timor di sebut Kristen Om dan etnik Batak juga turut memberikan warna heterogenitas kota Mataram yang semakin hari semakin bertambah. Diperkirakan pemeluk agama Kristen di kota Mataram berjumlah ± 9.000 jiwa.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kota Mataram memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi dari sisi agama, suku, budaya, pendidikan, ekonomi, sudah tentu variasi tersebut akan menjadi potensi yang akan memunculkan fragmentasi-fragmentasi dan timbulnya sekatansekatan yang menghalangi berbagai sikap koopratif antar manusia. Kalaupun tidak, malah akan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang mengancam kerukunan dan perdamaian .




Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Dimensi Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Bank Syariah Mandiri Di Wilayah …… 128

Berdasarkan gambaran penilaian prestasi kerja yang telah diberlakukan di perusahaan Bank Syariah Mandiri, penelitian ini bertujuan untuk mencari beberapa faktor penilaian yang dianggap relevan dan representatif sesuai dengan dimensi perilaku karyawan dan tugas kerja di perusahaan. Ada sepuluh variabel atau faktor penilaian yang selama ini telah diberlakukan, yaitu (1) transaksi harian, (2) pelayanan nasabah, (3) budaya sifat, (4) kualitas kerja, (5) keandalan, (6) pemecahan masalah, (7) inisiatif, (8) kerja sama, (9) komunikasi, dan (10) kedisiplinan. Dari masing- masing variabel memiliki sejumlah antara 2 hingga 4 indikator untuk menguji tingkat validitasnya.


Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan perusahaan Bank Syariah Mandiri mulai dari jabatan manajer ke bawah yang terbagi pada sejumlah lokasi, yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, Malang, Pamekasan, dan tiga cabang pembantu di Surabaya, yaitu di Sidoarjo, Gresik, dan kawasan Ampel Surabaya. Jumlah total populasi yang digunakan dan sesuai dengan persyaratan dalam penelitian ini berjumlah 75 orang. Instrumen yang digunakan merupakan konstruksi dari peneliti dengan bentuk skoring antara angka 0 hingga 10, semakin sering melakukan maka prestasi kerjanya akan mendekati angka tertinggi dan semakin jarang melakukan akan mendekati angka terendah.

Data hasil survey dalam penelitian ini kemudian diolah dengan menggunakan SPSS versi 10.01. hasil uji keandalan alat ukur yang menggunakan metode alpha cronbach (a) masing-masing variabel memiliki angka > 0.60. Sedangkan hasil uji validitas analisis faktor, dari 10 komponen menjadi 7 komponen sesuai dengan syarat eigenvalue di atas angka 1, sehingga 7 komponen tersebut mengubah istilah dan nama dari variabel atau faktor penilaian sebelumnya menjadi: (1) transaksi harian, (2) keandalan dan komunikasi, (3) kualitas kerja, (4) inisiatif dan kerja sama, (5) budaya kerja, (6) potensi diri, dan (7) pemecahan masalah. Dari 7 komponen menunjukkan bahwa persentase variansi sebesar 80.385 %. Artinya ketujuh komponen ini dapat menjelaskan sebanyak 80.385 % dari seluruh makna yang terkandung di dalam data yang ada dalam penelitian ini.

Dari ketujuh faktor penilaian yang telah diketahui, maka faktor tersebut dianalisis dengan menggunakan metode behavioral anchored rating scale (BARS) yang menjelaskan dimensi perilaku seseorang yang terkait dengan pekerjaannya, termasuk standarisasi dan pengukurannya.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA APARATUR DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH…(96)

Penelitian ini dilakukan di pemerintah kabupaten Trenggalek yang dilakukan mulai 05-Pebruari sampai dengan 30-Mei 2003 atau selama 4 (empat) bulan. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan dan menganalisa persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah. 2) Mendeskripsikan dan menganalisa proses pemberdayaan Sumber Daya Aparatur yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode survei (Survey Method) dengan teknik pengambilan data yaitu dengan wawancara sedangkan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Persiapan Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan kesiapan sumber daya aparaturnya, sebagai aparat birokrasi pemerintahan yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di jajaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. 2) Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerinatah Kabupaten Trenggalek adalah dengan melakukan 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi para aparatur, 2). Penataan kelembagaan 3). Melihat kemampuan Sumber Daya, Aparatur. 3) Melalui penataan kelembagaan akan tercipta suatu pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, sehingga akan memberikan dorongan dan kesempatan pada aparatur Untuk berinisiatif secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. 4) Kemampuan aparatur merupakan refleksi dari pemberdayaan. Peningkatan kemampuan aparatur pada gilirannya akan meningkatkan citra aparatur di masyarakat.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Kualitas Pelayanan Publik Studi Tentang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Kabupaten Magetan … (125)

Pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yang harus dijalankan, yaitu, public service function (fungsi pelayanan masyarakat), development function (fungsi pembangunan), protection function (fungsi perlindungan). Ketiga fungsi tersebut harus dijalankan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya, untuk kelangsungan pemerintahan itu sendiri. Dalam menjalankan fungsi tersebut maka dibentuklah birokrasi. Birokrasi merupakan suatu sistem yang dibangun oleh pemerintah agar fungsi-fungsinya yaitu pelayanan, pembangunan, dan perlindungan, dapat berlangsung dengan efektif dan efesien. Dampak dari kurang efektif pelayanan tersebut adalah timbulnya krisis multi dimensi yang dialami bangsa ini pada akhir tahun 1990an yang berlanjut hingga kini. Pemerintah dalam membangun suatu sistem birokrasi yang baik, ditandai dengan berbagai fenomena yang berkembang seperti, pungutan liar, korupsi, kolusi, red-tape, proseduralisme, patrimonial, empire building dan sebagainya.


Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai peran yang strategis bagi Pemerintah Daerah diwilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu berada dibarisan terdepan dalam pelaksanaan berbagai kebijakan program-program pemerintahan serta pembangunan di daerah.
Selain besaran wilayahnya Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu, dalam jarak politis dengan grass-root politics, jumlah penduduk dan potensi yang dipunyai, Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu diasumsikan dapat pula berfungsi : sebagai arena pengembangan demokrasi ditingkat lokal, pengembangan ekonomi yang mampu membiayai diri sendiri dan sekaligus mampu berkembang. Pengembangan sistem pelayanan publik yang efisien dan efektif.,

Dengan kedudukan dan potensi yang mungkin dapat dikembangkan tersebut maka perlu diciptakan Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu yang mempunyai kapabilitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang diselenggarakan mempunyai kualitas yang baik.
Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu dalam Wilayah Kabupaten Magetan sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 31 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan, Kantor-kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, salah satunya tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu adalah ”Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat dan Pelayanan Teknis / Administratif kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu”, maka kualitas pelayanan publik menjadi sangat penting karena menjadi salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan itu semakin penting mengingat : Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu merupakan tempat memproduksi pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap anggota masyarakat seperti KTP yang keberadaannya menjadi prasarat bagi setiap anggota masyarakat untuk melakukan akses dengan berbagai bidang-bidang kehidupan, pemberian pelayanan di Kabupaten didasarkan pada pokok pelayanan yang dihasilkan oleh Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu sehingga proses yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap pemberian pelayanan pada masyarakat.

Jenis pelayanan administrasi di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan atara lain pelayanan KTP. Hal ini disebabkan jumlah dan Frekwensi pemberian pelayanan di Kantor Pelayanan Masyarakat Terpadu Magetan harus melayani lebih 25.000 penduduk dan rata-rata setiap hari melayani sekitar 50 pemohon dan merupakan pelayanan yang sifatnya wajib bagi setiap penduduk yang telah memenuhi persyaratan dan keberadaannya menjadi prasarat untuk mengakses berbagai pelayanan dan urusan yang lain.
Berdasar data awal tersebut, maka Peneliti tertarik meneliti aspek tersebut dengan mengambil judul : “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK STUDI TENTANG PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KANTOR PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU KABUPATEN MAGETAN

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Du Pont System Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Pertumbuhan Perusahaan Pada Pt. Jaya Bali Garment Tabanan-Bali … (126)

Penelitian ini merupakan penelitian diskiptif , mengenai analisis Du Pont System untuk menilai pertumbuhan perusahaan PT. Jaya Bali Garment Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini Du Point System untuk menghitung ROI selama tahun 2001-2003.


Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi variabel bebas adalah Du Pont System sedangkan variabel terikatnya adalah perkembangan perusahaan. Dalam analisis data penelitian menggunakan analisis Du Pont System yang merupakan analisis mencakup ratio aktifitas yaitu perputaran piutang, perputaran persediaan, perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva . Rasio keuntungan yaitu margin keuntungan atas penjualan dan ROI.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ROI menunjukan peningkatan begitu juga NPM dan TATO, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa PT. Jaya Bali Garment mengalami pertumbuhan dalam periode 2001-2003. Hal ini terlihat dari meningkatnya prosentase ROI yang terjadi.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Studi Perbandingan Prestasi Belajar Biologi Antara Siswa Yang Di Beri Pelajaran Dengan Metode Laboratorium Dan Metode Ceramah Di …(127)

Mata pelajaran biologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari seluk-beluk makhluk hidup ( Anwar 1984 ). Biologi merupakan suatu ilmu yang murni yang paling fleksibel, biologi merupakan suatu dasar bagi dunia pengetahuan yang lain dan juga sebagai ilmu terapan, misalnya : Ilmu Kedokteran, Ilmu Farmasi, Ilmu Peternakan, Ilmu Pertanian, dan Ilmu Kedokteran Hewan.


Mata pelajaran biologi telah diberikan mulai dari tingkat rendah ( SD ) sampai ke sekolah lanjutan dengan maksud agar siswa terlibat dalam proses belajar mengajar secara aktif dan kreatif.
Selain itu mata pelajaran biologi juga memenuhi kebutuhan dan minat siswa, baik melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengajaran biologi di MTs/SMP bertujuan agar siswa menguasai konsep-konsep IPA dan saling keterkaitannya sikap ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga lebih menyadari kebesaran dan kekuasaan penciptaNya.

Menurut kurikulum Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Umum Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :
Pengajaran biologi juga mengembangkan sikap, nilai dan ketrampilan antara lain:
1. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan untuk dapat memperoleh, mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep IPA
2. Mengembangkan sikap dan nilai.
3. Menanamkan sikap ilmiah kepada siswa dan melatih siswa untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya secara ilmiah.
4. Menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga kelestarian alam lingkungan dan daya sumber alam.
5. Menyadarkan siswa akan keteraturan alam dan keindahannya sehingga siswa mencintai dan mengagungkan penciptaNya.
6. Memberikan pengetahuan dasar pada siswa untuk melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Mengembangkan kecerdasan dan kreatifitas siswa.

1. Peran Guru Dalam Proses Belajar Mengajar
Dalam proses belajar mengajar keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kerjasama antar guru dan murid, sebenarnya dalam proses belajar mengajar, merupakan interaksi kerjasama antar guru dan murid. Sering kita dengar, bahwa metode apapun yang dipakai oleh guru namun keberhasilanya lebih banyak ditentukan oleh guru dan murid. Guru yang pandai menggunakan metode tidak akan mencapai hasil pengajaran yang diinginkan kalau muridnya tidak mempunyai kemampuan belajar, tetapi sebaliknya guru akan memperoleh hasil pengajaran yang efektif jika guru dan muridnya sama mempunyai kemauan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Sepintas lalu pendapat tersebut ada benarnya, sebab dalam proses belajar mengajar pasti didalamnya mengandung unsur metode sebagai alat pendekatnya dan metode tersebut cukup memberikan arti.

Maka dari itu guru dituntut untuk mempunyai kemampuan memilih metode yang tepat serta mampu menguasai bagaimana menggunakannya untuk mencapai hasil yang diharapkan.
Menurut Amir Dain Indra Kusuma dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan mengatakan bahwa : Guru mempunyai dua fungsi yaitu mendidik dan mengajar. Kedua tugas tersebut secara praktis tidak bisa dipisahkan, tapi secara teoritis pengertian mengajar tidak sama dengan mendidik. Mengajar adalah menyerahkan atau menyampaikan ilmu pengetahuan ataupun ketrampilan dan lain sebagainya kepada orang lain dengan menggunakan cara-cara tertentu, sehingga pengetahuan ataupun ketrampilan dan sebagainya itu dapat menjadi milik orang tersebut, sedang mendidik adalah terletak pada tujuan pendidik itu, berusaha untuk membawa anak kepada nilai-nilai luhur, kepada norma-norma susila (Kusuma, 28).
Dari pendapat tersebut, jelaslah bahwa mengajar dan mendidik merupakan dua pengertian yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan manusia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.

Mendidik disamping sebagai ilmu juga sebagai suatu seni, yang dimaksud adalah keahlian di dalam menyampaikan materi pengajaran. Metode mengajar itu sendiri mempunyai kedudukan sebagai berikut :
1. Salah satu cara atau alat untuk mencapai tujuan pengajaran.
2. Merupakan salah satu komponen dalam proses mngajar.
Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan :
1. Mata pelajaran biologi terkandung nilai-nilai luhur didalammya dan mempunyai peran yang sangat urgen dalam pendidikan nasional. Sehingga perlu dicari pendekatan yang efektif dalam memberikan pelajaran biologi agar siswa mengerti dan memahami sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi lagi.
2. Pendidikan dan pengajaran banyak ditentukan oleh faktor guru, hal tersebut erat hubungannya dengan pemilihan dan penggunaan metode sebagai alat pendekatannya untuk mencapai tujuan pengajaran.
Dari bermacam-macam metode yang perlu diadakan penelitian, metode mana yang dipandang paling efektif untuk menyampaikan suatu materi pelajaran. Sedang yang sering dipakai adalah metode ceramah dan metode laboratorium yang dalam hal ini usaha penulis untuk diketahui mana yang lebih efektif dari kedua metode tersebut.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Pengaruh Laba Akuntansi Dan Nilai Buku Terhadap Harga Saham Emiten Di Bursa Efek Jakarta … (124)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan relevansi nilai dari laba akuntansi dan nilai buku yang digunakan oleh investor dalam menentukan kebijakan dengan menggunakan model harga. (1) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan terhadap harga saham, (2) Untuk menguji pengaruh variabel laba akuitansi, dan nilai buku secara individual terhadap harga saham.


Jumlah sample yang digunakan sebanyak 31 perusahaan basic industry dan chemicals dengan menggunakan metode purposive sampling . Perusahaan-perusahaan tersebut mengumumkan laporan keuangan antara 1 Januari sampai dengan 30 April 2004.

Hasil analisis regrresi menunjukan bahwa variabel laba akuntansi dan nilai buku secara simultan mempengarui harga saham perusahaan basic industry dan chemicals, hal ini di tunjukan kuefisien determinasi ( R2 ) sebesar 0,373 atau 37,3 % .Ini artinya variabel-variabel independent secara simultsn mempengarui harga sebesar 37,3 % dan sisanya 62,7 % dipengarui oleh variabe-variabel yang lain yang tidak di teliti. Secasra individual laba akuntansi tidk signifikan dan nilai buku berpengaruh secara signifikan .
Berdasarkan model harga , penelitian menunjukan adanya revansi nilai dan informasi akuntansi ( laba akutansi dan nilaim buku ) yang secara simultan signifikan , sehingga variabel-variabel tersebut menggambarkan harapan investor di masa depan.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Otonomi Daerah Di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara … (107)

Penelitian ini difokuskan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Tebing Tinggi, dengan maksud untuk melihat sejauhmana keberhasilan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka otonomi daerah sehingga diperoleh peningkatan kualitas pelayanan pemerintah yang memuaskan dan menguntungkan masyarakat. Untuk itu perlu dikaji tingkat perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target yang ditetapkan dan kontribusi PAD terhadap APBD serta realisasi penggunaannya.

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu nara sumber didukung oleh dokumen sesuai dengan setting dan field penelitian. Intsrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang menggunakan pedoman wawancara dengan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah, diuji keabsahannya dengan triangulasi, selanjutnya ditafsirkan dan diperoleh temuan penelitian.

Dari hasil penelitian ini menunjukan, bahwa PAD Kota Tebing Tinggi dalam empat tahun terakhir (1999/2000-2002) masih rendah dan kontribusinya terhadap total APBD kecil serta alokasi dana untuk pelayanan masyarakat kecil dari potensi yang ada, belum dikelolanya pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah secara efektif, efisien dan profesional.

Untuk mengatasi rendahnya PAD dilakukan intensifikasi sumber penerimaan yang telah ada dan ekstensifikasi sumber penerimaan yang belum digali, serta penetapan target sesuai dengan potensi yang ada dan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Peran Badan Pendidikan Dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri Dalam Pembinaan Pendidikan Dan Pelatihan Di Era Otonomi Daerah … (108)

Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri merupakan organisasi publik yang mempunyai tugas membina kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah. Untuk terlaksananya tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri terus berupaya meningkatkan kapasitas organisasinya melalui pembenahan terhadap aspek struktur organisasinya, sistem-sistem yang ada di dalam organisasi serta pembenahan terhadap sumberdaya aparatur (pegawai) yang tersedia.

Setelah diberlakukannya otonomi daerah yang luas di Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan otonomi terbatas pada Daerah Prompinsi, maka sebagian kewenangan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, telah beralih ke Pemerintah Daerah. Dengan demikian, akibatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang selama ini dilakukan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, melalui Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan yang ada menjadi semakin berkurang.

Berdasarkan penelitian terhadap pembinaan pendidikan dan pelatihan bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, khususnya terhadap kegiatan Pusat-pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan, Pusdiklat Teknis, Pusdiklat Fungsional, Pusdiklat Kepemimpinan serta Pusdiklat Pembangunan dan Kependudukan, maka diketahui bahwa secara umum pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut belum berjalan secara optimal, baik dari sisi kualitas kegiatan maupun kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa peran Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri, dilihat dari struktur organisasi, pembinaan sistem-sistem kerja di dalam organisasi serta keberadaan aparatur (pegawai), secara legal formal memang masih dibutuhkan dalam pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan urusan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri harus terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, disamping juga menjadi lembaga fasilitator bagi lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya, terutama yang berada di Daerah.

Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini