Sistem Kearsipan Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah (204)

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG

Di  era  sekarang  ini  kearsipan  sangatlah  penting.  Sejalan  dengan adanya kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  didukung  pula  dengan adanya  kemajuan  di bidang  informasi.  Maka  semakin  banyak  dokumen- dokumen, berkasataupun arsip-arsip yang terkumpul dan disimpan karena masih mempunyai nilai guna. Dalam hal ini arsip merupakan pusat informasi. Oleh  karena  itu  lembaga  baik  pemerintah  maupun  swasta masing-masing memiliki  cara  atau  aturan  dalammenata  arsip,  baik  surat  masuk  maupun keluar  yang  disusun  sedemikian  rupa  dan  digolong-golongkan  menjadi beberapa  kelompok.  Proses  pengurusan  atau  penggolongan  surat  masuk maupun keluar hingga penyusutan dan pemusnahannya lebih dikenal dengan kearsipan. Kearsipan ini sangatlahpotensial dan tidak mungkin dapat dihapus dalam  menunjang  kelancaran  kegiatan  administrasi  sehari-hari  disegala bidang kegiatan.

Arsip atau dokumen diperlukan sebagai sarana informasi dan bukti resmi dalam penyelenggaraan administrasi.Untuk kelancaran administrasi dalam suatu kantor diperlukan kearsipan yang teratur.Kearsipan yang teratur dan tertib merupakan alat informasi dan referensi dasar yang sistematik yang metodenya  dapat  membantu  pimpinan  baik  lembaga pemerintah  maupun swasta  guna  kelancaran  dalam  pelaksanaan  kegiatan  ataupun  tugas yang berkaitan  dengan   kedinasan.   Karena   pada   dasarnya   arsip   merupakan kumpulan   warkat  yang  disimpan  secara  sistematis  karena  mempunyai kegunaan agar setiap kali dperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. (The Liang Gie, 1990: 12)

Dalam  menjalankan  tugas,  seorang  pimpinan  memerlukan  arsip sebagai penunjang kelancaran tugas pokokterutama didalampengelolaan surat, harus dapat dilaksanakan dengan tertib dan terkendali. Karenaarsip adalah merupakanbahan-bahan informasi yang erat sekali dengan keputusan- keputusan yang harus diambil oleh pemimpin. (Sularso Mulyono,dkk, 1985 :30). Begitu juga Dinas Peternakan merupakan salahsatu unit organisasi yang juga melaksanakan urusan yang berhubungan dengan administrasi dan setiap  saat  memerlukan  informasi  baik  dalam  surat  atau  dokumen  yang dibuat  maupun diterima.  Informasi  tersebut  merupakan  salah  satu  bahan dalam rangka  pengambilan     keputusan.   Untuk     memperlancar    dalam pengambilan  keputusan,   maka  suatu  surat atau  dokumen  diatur,  ditata disimpan dengan tertib dan teratur berdasarkan suatu sistem.

Sistem  adalah   serangkaian   dari   prosedur-prosedur   yang   saling berkaitan dengan tujuanuntuk melakukan suatu fungsi.Kearsipan adalah penempatan kertas-kertas dalam tempat penyimpanannya yang baik menurut aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sedemikian rupa sehinggasetiap kertas (surat) bila diperlukan dapat ditemukan kembali denganmudah dan cepat. Selain itu kearsipan adalah tata cara pengurusanpenyimpanan warkat menurut aturan dan prosedur yaitu berlaku dengan mengingat3 unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan dan penemuan kembali suatu arsip. (Sularso Mulyono, dkk. 1985 : 3)

Dengan demikian     sistem     kearsipan     adalah    sistem     penerbitan (Ordenan, arranging)  dan  penguraian  (beschrijven,  deskription)  daripada bahan-bahan arsip sedemikian rupa sehingga semua bahan arsip setiap waktu dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi. (Prajudi Atmosudirjo. 1990:3).

Adapun yang menjadi alasanpenulis mengambil juduldalam tugas akhir ini adalah pada kenyataannya bidang kearsipan pada Dinas Peternakan Provinsi  Jawa  Tengah  belum  mendapat  perhatian  dari  pegawai  yang menangani  kearsipan  karena  mengingat jumlah  pegawai  kearsipan  yang sedikit dan karena banyaknya pekerjaan sehinggapekerjaan yang dilakukan hanya sebatas kerja sambilanserta dalam penyimpanan  arsip masih kurang teratur jika dilihat dalam penataannya masih kurang tertib. Oleh karena  itu dibutuhkan suatu sistem kearsipan yang baik.

Mengingat pentingnya suatu kearsipan yang diterapkan oleh suatu instansi   baik  pemerintah  maupun  swasta.  Maka  penulis  tertarik  untuk mengambil judulTugas Akhir tentang  : “ SISTEM KEARSIPANPADA DINAS PETERNAKAN PROVINSI  JAWA TENGAH “.

 Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota …(206)

BAB  I 
PENDAHULUAN 

1.1              Latar Belakang

Pada hakekatnya tidak ada bangsa yang miskin atau terbelakang, yang ada adalah bangsa yang belum terkelola  dengan baik. Hal ini umumnya tercermin dari kinerja organisasi-organisasi sektor publiknya yang sering digambarkan masih: tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas, dan berbagai kritikan lainnya.

Salah satu aspek penting dalam reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintahan pusat dan daerah (propinsi, kabupaten atau kota). Hal tersebut dinilai amat penting antara lain karena diyakini keberhasilan suatu kebijakan ditentukan pula oleh kemampuan manajerial di dalam birokrasi pemerintahan itu sendiri untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan efektif.

Dewasa ini, terminologi ”kinerja” menjadi ikon dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dengan bergulirnya reformasi manajemen pemerintahan yang antara lain ditandai terbitnya Instruksi PresidenNo 7/1999, UU No 25/2004, UU No 17/2003, UU No 1/2004, UU No 15/2004, UU No 32/2004, UU No 33/2004, PP No. 6/2006, PP No. 39/2006, PP No. 40/2006 dan peraturan lainnya,  maka penerapan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja atau disebut pula “manajemen kinerja” di lingkungan instansi pemerintah merupakan suatu keharusan.

Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Hasil kajian Direktorat Aparatur Negara, BAPPENAS (2006) menyebutkan faktor-faktor yang menghambat pencapaian peningkatan kinerja instansi pemerintah, beberapa faktor utama di antaranya adalah kelemahan dalam manajemen birokrasi (belum optimalnya etika kerja dan budaya organisasi dalam mendorong kinerja), penempatan SDM yang kurang tepat, lemahnya penegakan disiplin pegawai, penerapan reward and punishment yang kurang adil, kompetensi dan skill pegawai, keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar berbagai pihak, kepemimpinan, dan faktor-faktor lainnya.

Lebih jauh dapat dielaborasi pula beberapa permasalahan dalam penerapan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja, di antaranya; (i) masih kuatnya domain politik dalam penyelenggaraan pemerintah seperti tarik menarik kepentingan antar kekuatan politik yang menganggap birokrasi pemerintah sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan (power culture), (ii) ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah (lack of competencies) yang berakibat rendahnya kualitas kinerja pelayanan publik, (iii) belum tuntasnya tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, (iv) masih kuatnya pola pikir aparat pemerintah sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayan publik, (v) masih belum terciptanya budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan (service delivery culture), (vi) faktor figur (individu) masih memiliki pengaruh kuat dalam manajemen kepemimpinan, (vii) masih belum pulihnya kepercayaan (trust) masyarakat kepada instansi pemerintah, (viii) penataan kelembagaan pemerintah yang seringkali tidak didasarkan atas kebutuhan obyektif masa depan, (ix) lemahnya kesinambungan/keberlanjutan dari penerapan sistem yang berorientasi pada peningkatan kinerja, dan lain sebagainya.

Good governance adalah sebuah terminologi untuk suatu tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, yang merupakan standar yang harus diraih oleh setiap jajaran pemerintahan termasuk di dalamnya program reformasi birokrasi. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-setdan culture-reset serta pengembangan budaya kerja.

Dalam percepatan reformasi birokrasi selain perubahan sistem, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dilakukan melalui pemanfaatan berbagai fungsi untuk menjamin bahwa mereka difungsikan secara efektif dan bijak, agar bermanfaat bagi individu, organisasi dan masyarakat, dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi pemerintahan, caranya adalah dengan mengenali dan berusaha menghilangkan akar penyebab masalah.

Kotter dan Heskett (1992:6-7) menyatakan, perilaku manajemen dan karyawan dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh (1) kepemimpinan; (2) struktur, sistem, rencana dan kebijakan formal; (3) budaya perusahaan; (4) dan lingkungan yang teratur dan bersaing.

Penelitian ini hanya menganalisa sebagian kecil dari permasalahan kinerja karyawan dalam dimensi perilaku organisasi khususnya organisasi publik (birokrasi/pemerintahan), karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu didalam organisasi. Salah satu dari dimensi-dimensi tersebut adalah kepemimpinan, budaya organisasi, dan kinerja karyawan.

Penelitian ini sengaja dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Batu, karena instansi tersebut merupakan ujung tombak dalam peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sebab pada era otonomi daerah ini salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah juga ditentukan oleh capaian target pajak dan restribusi (PAD) yang sudah ditetapkan setiap tahunnya.

Organisasi akan mencapai kinerja tinggi jika organisasi tersebut dapat menciptakan suasana kerja yang dapat memotivasi individu-individu dalam organisasi, menumbuhkan suasana kerja sama antar kelompok, serta menumbuhkan kreatifitas dan inisiatif. Pada akhirnya kehidupan kerja dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan, baik kinerja individu, kinerja unit kerja maupun kinerja instansi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wahjosumidjo (1994:171), kepemimpinan mempunyai peranan sentral dalam kehidupan organisasi, dimana terjadi interaksi kerjasama antar dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi sangat dibutuhkan untuk memainkan peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pimpinan membutuhkan orang lain, yaitu bawahan untuk melaksanakan secara langsung tugas-tugas, disamping memerlukan sarana dan prasarana lainnya.

Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam, menurut : Koesmono (2005); Suardana (2007); Taba (2007) kehidupan organisasional.  Oleh karena itu,  memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara keseluruhan.

Untuk mencapai efektivitas tersebut, maka perlu diperhatikan iklim organisasi dan perilaku organisasi yang kondusif dalam setiap lembaga pemerintah. Seorang pemimpin di dalam melaksanakan kepemimpinan haruslah memiliki kriteria-kriteria yang diharapkan, dalam arti seorang pemimpin harus memiliki kriteria yang lebih dari pada bawahannya misalnya jujur, adil, bertanggung jawab, loyal, energik, dan beberapa kriteria-kriteria lainnya.

Kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang kompleks, oleh karena berhadapan dengan kondisi-kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial dan pertimbangan politis. Hal ini akan berpengaruh terhadap suasana dalam organisasi yang diciptakan oleh pola hubungan pribadi (interpersonal relationship) dan pengaruh budaya yang terjadi diantara para anggota organisasi. Pembentukan pola hubungan antar-pribadi dipengaruhi oleh sikap kepemimpinan (leadership) dalam melaksanakan tupoksinya.

Menurut Kotter dan Heskett seperti yang dikutip oleh Kotter (1997 : 234), menegaskan bahwa hal yang mendasar bagi proses pembalikan budaya dan membuatnya lebih adaptif adalah kepemimpinan yang efektif. Peran pemimpin dalam pembentukan budaya organisasi adalah dengan membangun visi baru, mengarahkan dan memotivasi para manajer mereka untuk memberikan kepemimpinan guna melayani pelanggan, karyawan dan pemegang saham sehingga menciptakan budaya yang lebih responsif.

Schein (1991) menambahkan bahwa proses terjadinya budaya perusahaan (organisasi) melalui tiga cara : (1) para karyawan mengambil dan mempertahankan bawahan-bawahan (anggota-anggota) yang berpikir dan merasakan cara yang mereka lakukan, (2) mengindoktrinasi dan mensosialisasikan cara berpikir dan cara merasakan mereka, (3) perilaku mereka sendiri adalah model peran (role model) yang mendorong anggota untuk mengidentifikasi dan menginternalisasi keyakinan, nilai-nilai, dan asumsi-asumsi mereka. Dalam hal ini keberadaan pemimpin memiliki pengaruh besar karena harus dapat bertindak sebagai model bagi terciptanya nilai-nilai yang ada.

Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Apabila dilihat dari dari sudut pandang seorang karyawan, budaya organisasi memberi pedoman bagi karyawan segala sesuatu yang penting untuk dilakukan. Budaya dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan perilaku anggota-anggota organisasi, terutama karena budaya organisasi  melakukan sejumlah fungsi dalam organisasi.

Budaya organisasi selain berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan juga berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Sesungguhnya antara budaya organisasi dengan motivasi karyawan terdapat hubungan, dimana budaya dikatakan memberi pedoman seorang karyawan bagaimana dia mempersepsikan karakteristik budaya suatu organisasi, nilai yang dibutuhkan karyawan dalam bekerja, berinteraksi dengan kelompoknya, dengan sistem dan administrasi, serta berinteraksi dengan atasannya.

Kinerja karyawan merupakan interaksi antara motivasi dan kemampuan, dimana kinerja merupakan hal penting yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi. Tujuan organisasi  tercapai jika terdapat semangat kerja yang tinggi atau motivasi kerja yang tinggi dari para karyawan. Kinerja yang tinggi pada individu dalam organisasi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh individu telah sesuai dengan yang diprogramkan oleh organisasi, hal ini juga sesuai dengan asumsi dasar organisasi.

 Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Multifraktalitas Dan Studi Komparatif Prediksi Indeks Dengan Metode Arima Dan Neural Network (Studi Komparatif Pada Indeks Lq 45 Periode 1997 – 2007) (205)

BAB I 

Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang masalah

  Pasar modal merupakan tempat kegiatan perusahaan mencari dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain itu, pasar modal juga merupakan suatu usaha penghimpunan dana masyarakat secara langsung dengan cara menanamkan dana ke dalam perusahaan yang sehat dan baik pengelolaannya. Fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan suatu perusahaan / emiten. Dengan demikian pasar modal merupakan salah satu sumber dana bagi pembiayaan pembangunan nasional pada umumnya dan emiten pada khususnya di luar sumber-sumber yang umum dikenal, seperti tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, kredit perbankan dan bantuan luar negeri.

Sementara itu, bagi kalangan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan berminat untuk melakukan investasi, hadirnya lembaga pasar modal di Indonesia menambah deretan alternatif untuk menanamkan dananya. Banyak jenis surat berharga (securities) dijual dipasar tersebut, salah satu yang diperdagangkan adalah saham. Saham perusahaan go public sebagai komoditi investasi tergolong berisiko tinggi, karena sifatnya yang peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik oleh pengaruh yang bersumber dari luar ataupun dari dalam negeri seperti perubahan dibidang politik, ekonomi, moneter, undang-undang atau peraturan maupun perubahan yang terjadi dalam industri dan perusahaan yang mengeluarkan saham (emiten) itu sendiri.

Untuk mengantisipasi perubahan harga saham tersebut maka diperlukan analisis saham. Terdapat dua pendekatan yang sering dilakukan untuk menganalisis harga saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal (Sharpe dkk, 1995). Analisis Fundamental pada dasarnya adalah melakukan analisis historis atas kekuatan keuangan, dimana proses ini sering juga disebut sebagai analisis perusahaan (company analysis), sementara itu analisis teknikal merupakan studi yang dilakukan untuk mempelajari berbagai kekuatan yang berpengaruh dipasar saham dan implikasi pada harga saham (Robert Ang, 1997)

Analisis teknikal merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham (kondisi pasar) dengan mengamati perubahan harga saham tersebut (kondisi pasar) diwaktu yang lampau. Meskipun demikian. analisis teknikal tidak terbatas dapat dilakukan pada saham saja, analisis teknikal dapat pula dilakukan untuk memprediksi harga suatu komoditi maupun mata uang asing (Fernandez-Rodriguez dkk, 2000).

Analisis teknikal menitikberatkan pada upaya-upaya untuk memperkirakan suatu harga saham. Teori yang mendasarinya adalah bahwa analisis ini berdasarkan pada kenyataan bahwa informasi masuk secara perlahan-lahan kedalam harga saham, sehingga memungkinkan investor untuk memperoleh keuntungan yang lebih dari biasanya (excessive return) dengan mengamati tren pergerakan harga saham (Parisi dan Vasquez, 2000).

Analisis teknikal dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode peramalan seperti Moving Average (MA), exponential moving average (EMA) dan trendline (Parisi dan Vasquez, 2000). Ketiga teknik tersebut dapat digabungkan menjadi satu teknik peramalan yaitu ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average). Selain ARIMA dapat digunakan pula metode lainnya seperti GARCH, jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network), Algoritma Genetika (Genetic Algorithm) dan Fuzzy Logic untuk melakukan peramalan saham.

ARIMA adalah teknik mencari pola yang paling cocok dari sekelompok data (curve fitting) (Sugiarto dan Harijono, 2000), curve fitting dilakukan dengan membandingan sebuah kurva (yang merupakan representasi dari data deret waktu) dengan kelompok data lain atau batasan-batasan tertentu. ARIMA memanfaatkan sepenuhnya data masa lalu dan sekarang untuk melakukan peramalan jangka pendek yang akurat. Contoh pemakaian model ARIMA adalah peramalan harga saham di pasar modal yang dilakukan para pialang yang didasarkan pada pola perubahan harga saham dimasa lampau. (Sugiarto dan Harijono, 2000).

Telah banyak diyakini bahwa data return akan memiliki sifat multifraktal (Turiel, 2002). Sifat multifraktal ini penting untuk memperlihatkan pola self-similarity dalam data deret waktu. Hal ini semakin menegaskan bahwa perubahan nilai data dengan volatilitas tinggi tidaklah sepenuhnya acak.

Beberapa perangkat statistik telah dikembangkan untuk mengukur tingkat pengaruh diantara data, salah satu perangkat yang telah berkembang cukup lama adalah model otokorelasi. Dalam perkembangan lebih lanjut model dasar ini dikembangkan dengan memperhatikan selang waktu. Data tidak lagi dianggap sebagai satu kelompok yang utuh, tetapi dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Keuntungan dalam model ini adalah terhindar prasangka awal, bahwa seperangkat data dalam satu selang waktu memiliki karakteristik yang sama, misalnya nilai rata-rata. Dengan dipecahnya data menjadi beberapa kelompok data, memungkinkan untuk memperlakukan data secara lebih baik (Hariadi dan Surya, 2003)

Analisis R/S (Rescaled Range Analysis) mampu membedakan data runtun waktu acak dengan runtun waktu tidak acak, tanpa memperhatikan distribusi data runtun waktu tersebut.( Yao dkk, 1999). Analisis R/S digunakan untuk mendeteksi efek memori jangka panjang (long memory effects) pada data runtun waktu yang digunakan selama periode penelitian. 

Jaringan Syaraf Tiruan (Jaringan Syaraf Tiruan) atau dikenal dengan Artificial Neural Network(ANN) atau disebut juga Simulated Neural Network (SNN) adalah jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan jaringan syaraf manusia. JST merupakan sistem adaptif yang dapat merubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Secara sederhana, JST merupakan salah satu alat permodelan data statistik non-linier, JST dapat digunakan untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara masukan(input) dan keluaran(output) untuk menemukan pola-pola data.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dipasar modal Indonesia, sebagian besar hanya melakukan kajian yang berkaitan dengan analisis fundamental saja (misalnya penelitian Mas’ud Machfoed (1994), Mamduh Hanafi (1997), Parawiyati dan Zaki Baridwan (1998), Wiwik Utami dan Suharmadi (1998), Triyono dan Jogiyanto Hartono (1999), Syahib Natarsyah (2000), dan Nur Fadjrih Asyik (2000),  tetapi sangat sedikit sekali yang melakukan kajian terhadap analisis teknikal, salah satunya adalah penelitian Dedhy Sulistiawan (2001), tetapi penelitian ini hanya bersifat suatu tinjuan teori saja. Penelitian Taylor dan Aller (1992) dalan Fernandez-Rodriguez dkk(1999) menyatakan bahwa lebih dari 90% investor memberikan bobot yang lebih tinggi pada penggunaan analisis teknikal dibandingkan analisis fundamental dalam membeli dan menjual saham. Hal ini dapat terjadi karena investor cenderung berorientasi jangka pendek dalam membeli atau menjual saham.

Penelitian ini diawali dengan mencari sifat multifraktal pada return saham objek penelitian dengan analisis rescaled range (untuk mendapatkan eksponen hurst) untuk mengetahui apakah data return tersebut bersifat acak atau terdapat pengulangan trend sehingga dapat dilakukan analisis teknikal. Selanjutnya akan dilakukan prediksi terhadap return saham tersebut dengan metode ARIMA(Auto Regressive Integrated Moving Average) dan Jaringan Syaraf Tiruan (Artificial Neural Network) untuk kemudian akan dilakukan komparasi metode mana yang memiliki kesalahan lebih kecil dalam memprediksi indeks LQ 45.

Pemilihan indeks LQ45 dilakukan karena LQ 45 lebih mampu menjelaskan pergerakan harga saham daripada IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) (Agus Sartono dan Sri Zulaihati, 1998), bahkan secara empiris telah dibuktikan oleh Bima Putra (2001) bahwa indeks LQ 45 lebih baik digunakan sebagai proxy pasar saham dibandingkan IHSG.

Volatilitas yang tinggi di pasar modal menyebabkan munculnya kebutuhan untuk memahami pola dan perilaku harga saham maupun indeks di pasar modal. Berbagai macam metode dapat digunakan untuk  melakukan analisis teknikal pada pasar modal. Oleh karena itu, perlu diketahui performa prediksi tiap metode agar prediksi dapat dilakukan dengan lebih baik.         Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka penelitian ini mengambil judul “Multifraktalitas dan studi komparatif prediksi Indeks dengan metode ARIMA dan Jaringan Syaraf Tiruan”.

 Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (bukan pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Retribusi Terminal sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah …153

BAB I
PENDAHULUAN


A. Latar Belakang


Problematika pembangunan yang dihadapi oleh Negara kita semakin kompleks dan mencakup berbagai bidang, baik politik , ekonomi sosial budaya, stbilitas Nasional maupun Hankam. Dalam bidang pemerintahan, banyak permasalahan dan urusan yang harus diselesaikan berkaitan dengan semakin berkembang pesatnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah . Agar dapat melancarkan jalannya roda sistem pemerintahan wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah yang lebih kecil sebagaimana dikutif oleh Kaho ( 2002: 3 ) yang ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :


“Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara , dan hak-hak asal usul dalam daerah –daerah yang bersifat istimewa”


Dari ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagimana dikemukakan oleh Kaho( 2002 :4 ), sebagai berikut:
1. Wilayah Indonesia di bagi ke dalam daerah –daerah baikyang bersifat otonomi maupun yang bersifat administrative.
2. Daerah-daerah itu mempunyai pemerintahan
3. Pembagian wilayah seperti dimaksud dalam No1 dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan atau atas kuasa Undang-Undang
4. Dalam pembentukan Daerah-daerah itu, terutama daerah-daerah otonom dan dalam menentukan susunan pemerintahannya harus diingat permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.


Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi dalam wilayah administrasi dan daerah otonom , wilayah administrasi merupakan wilayah kerja Gubenur selaku wakil pemerintah. .Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakathukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setmpat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarkat dalam ukuran negara kesatuan Republik Indonesia.
Agar tekad pemerintah membentuk daerah-daerah otonomi tercapai , maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 , sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah. Dengan dikeluarkannya dan berlakunya Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, maka setiapdaerah di Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yangluas, nyata dan bertanggung jawab , Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No.22 tahun 1999 (UU Otoda :63 ) bahwa yang dimaksud dengan :


Otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang Pemerintahan, kecuali dibidang politik luar negeri, Pertahanan,Keamanan ,Peradilan dan fiscal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidupdan berkembang di daerah.. Otonomi yang betanggung jawab adalah beberapa perwujudan pertanggungjawaban sebagai salah satu konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang berupa peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat semakin baik , pengembangan kehidupan demokrasi , keadilan dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .


Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah , yang diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 1999. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah .Untuk menjamin terselenggarnnya otonomi daerah yang semakin mantap , maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keungan sendiri yaitu dengan meningkatkan penerimaan sumber pendaptan asli daerah.


Dengan pemberian otonomi kepada daerah Kabupaten dean Kota , maka memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaran pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pdmbangunan .Untuk dapat mengurus dan membiayai rumah tanggannya sendiri maka pemerintah daerah diberi kewenangan secara luas untuk menggali potensi daerah yang ada untuk dijadikan sebagi sumber keungn daerah. Karena masalah keungan dan sumber pendapatan asli daerah merupakan masalah kritis yang dihadapi oleh kebanyakan daerah kabupaten dan kota di Indonesia.


Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali dan dikelola serta dimanfaatkan secara lebih intensif oleh masing-masing daerah adalah Pendapatan Asli Daerah . Dalam pengelolaan asli pendapatan daerah ini tiap-tiap daerah mempunyai cara tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing serta berlndaskan pada peraturan daerah yng sudah mendapatkan pengesahan dariDPRD .Semakin besar keuangan daerah maka akan semakin besar pula kemampuan daerah untuk dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat dan daerahnya. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dibandingkan dengn penerimaan otonomi , mengingat penerimaan dari pemerintah pusat sangat dominan dalam APBD . Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat . Selain itu berhasil atau tidaknya suatu daerah semata-mata bukan diukur dari besarnya APBD saja tetapi juga dilihat dari banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan di daerah tersebut.Maka dengan demikian upaya untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah mempunyai peranan yang sangat penting untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah . Secara jelas UU yang mengatur mengenai sumber-sumber PAD adalah UU No.22 Tahun 1999 pasal 79 atau UU No,25 Th 1999pasal 3 .Dalam UU tersebut dijelaskn bahwa salah satu sumber pendaptan asli daerah adalah hasil Retribusi Daerah .


Retribusi Daerah tersebut adalah merupakan pungutan disamping pajak yang dipungut oleh daerah tergantung pada kemampuan dalam menyediakan jasa pelayanan kepada masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Kristiadi ( 1991 : 47 ) bahwa sumber-sumber pembiayaan yang ideal kiranya dapat dirintis adalah pendapatan asli daerah seyogyanya lebih dititik beratkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi sumber retribusi .Hal ini mengingat bahwa retribusi sangat berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat ,dengan demikian dapt memacu peningkatn pelayanan.
Salah satu retribusi daerah yang dipunguit oleh pemerintah daerah Kabupatn dan Kota adalah Retribusi Terminal yang merupakan salah satu sumber pendaptan asli daerah yang pada umumnya dapat digali oleh pemerintah daerah. Dengan berdasarkan hal tersebut , maka pemerintah daerah mengharapkan sumber pendapatan dari retribusi daerah ini dapat terus meningkat setiap tahunnya sehingga pembangunan daerah akan berjalan lancar apabila tersediannya dana yang cukup. Keberhasilan dari Retribusi Terminal sudah barang tentu banyak bergantung dari beberapa hal atau faktor-faktor yang mempengaruhinya . Sedangkan ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan Retribusi Terminaltersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan Retribusi Terminal, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Terminal, maka tercapainya target penerimaan Retribusi akan ditentukan oleh sejauhmana usaha yang dilakukan pemerintah daerah itu dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapt terwujud . Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dalam mengelola faktor-faktor yang mempengaruhinya tersebut, maka penerimaan Retribusi terminal tidak akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan


Mengingat bahwa Retribusi terminal. Merupakan salah satu sumber penerimaan Retribusi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka penulisan akan difokuskan pada : “ Retribusi Terminal Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah”.
B . Perumusan Masalah
Dalam penyelenggaraan otonomi daerah suatu Kepala daerah perlu diberikan sumber-sumber pendapatan yang dapat digali dan diusahakan oleh daerah.Retribusi terminal merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang sangat potensial dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan daerah..Apabila penerimaan pendapatan daerah maka pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula, dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya Retribusi terminal.


Kota Malang merupakan salah satu daerah dalam wilayah propinsi Jawa Timur yang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola Retribusi terminal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah . Karena pemerintah daerah Kota Malang mempunyai prospek yang cukup baik dalam mengelola Retribusi terminal sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Karena pemerintah Daerah Kota Malang mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU .No,22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah. Di dalam membangun daerahnya . Kota Malang membutuhkan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena semakin meningkatnya pembangunan tersebut berarti membutuhkan biaya yang semakin meningkat pula dimana biaya ini diperoleh dari pendapatan daerah termasuk didalamnya Retribusi terminal. Dalam pungutan Retribusi pemerintah Kota Malang tidak lepas dari masalah yang meruypakan penghambat dalam pemungutan Retribusi tersebut.


Dengan demikian peningkatan pendapatan Retribusi terminal tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan UPTD Terminal yang bertugas menggalidan mengelola sumber –sumber Rtribusi terminal. Berdassarkan uraian di atas maka perumusan masalh dalam penulisan ini adalah : “ Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kota Malang Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Terminal Yang Merupakan Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah ? “.


C. Tujuan Penelitian


Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya pada sektor Retribusi Daerah .
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam melaksanakan peningkatan penerimaan Retribusi terminal.
3. Untuk mengetahui Kontribusi terminal terhadap Retribusi daerah
4. Untuk mendapatakan bahan dan informasi yang berkaitan dengan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan Retribusi daerahnya ,


D. Kontribusi Penelitian


Sehubungan dengan penelitian ini penulis berharap bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak .Adapun kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran pada peneliti lain yang mempunyai minat pada bidang yang sama dan berusaha mengkaji masalh Retribusi terminal .
2. Sebagaibahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan dalam menanggulangi semua permasalahan yang ada dalam meningkatkan penerimaan Retyrinbusi terminal .
3. Dari hasil penelitian ini akan memberikan keterangan –keterangan sebenarnya mengenai sumber-sumber pendapatan asli daerah khususnya Retribusi terminal.
4. Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut pada masalah yang sama dengan kajian yang lebih detail dan mendalam


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PT. BERDIKARI UNITED LIVESTOCK (159)

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui apakah Faktor-faktor Jumlah aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan Equity secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan-Rentabilitas PT. Berdikari United Livestock, (2) Untuk mengetahui apakah Faktor-faktor Jumlah aktiva, hutang jangka panjang, dan Equity secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan-Rentabilitas PT. Berdikari United Livestock.


Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bila Kecamatan Pituriase Kabupaten Sidrap. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan PT. Berdikari United Livestock tahun 2000-2004. data dianalisis dengan menggunakan analisis pendahuluan berdasarkan SK Menteri BUMN No. Kep-100/MBU/2002, selanjutnya dilakukan analisis statistik dengan menggunakan regresi berganda (Multiple regression).


Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan SK No. Kep-100/MBU/2002 skor kinerja rata-rata selama lima tahun adalah 56.3 (80.43%) dari skor standar BUMN. Faktor jumlah aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan Equity secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap kinerja keuangan-profitabilitas PT. Berdikari United Livestock ditunjukkan dengan nilai sig 0.019  = 0.05. Secara parsial faktor jumlah aktiva tetap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan-profitabilitas ditunjukkan dengan nilai sig. 0.019, sedangkan hutang jangka panjang dan equity menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, ditunjukkan dengan nilai sig 0.807 dan 0.269  = 0.05.


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Hotel Dan Restoran Dalam Mendukung Otonomi Daerah Di Kabupaten Malang … 152

Esensi pembahasan skripsi ini di fokskan pada fakta aktualdalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang khususnya sector Pajak Hotel dan Restoran yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang, sebagai Intansi Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan,sebagaimana Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Malang .


Penelitian menunjukan bahwa secara aktual aparat Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah sesuai dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Daerah tersebut diatas,namun pelaksanaan operasional pemungutan di lapangan dijumpai adanya hambatan dan permasalahan yang perlu mendapt perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan Pajak Hotel dan Restoran mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah lebih mantap lagi . Faktor yang menjadi hambatan maupun permasalahan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan adalah beberapa factor Internal maupun Eksternal antara lain factor perencanaan, SDMaparatur maupun tingkat kesadaran wajib Pajak yang secara integratif mempengaruhi belum optimalnya sector pajak hotel dan restoran.


Sedangkan upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut , Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pendapatan Daerah melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasiterhadapseluruh sumber penerimaan daerah termasuk sector Pajak Hotel dan Restorasnyang obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini , sehingga hasil Penelitian mengarah pada upaya peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Hotel dan Restoran dengan merubah strategi dsan teknis operasional lapangan utamanya pada system pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin obyek pajak atau obyek maupun subyek pajak sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajak.




BAB I
PENDAHULUHAN


1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul


Menghadapi dan menyadari betapapun beratnya dan luasnya lingkup yang harus diemban di dalam melaksanakan Otonomi Daerah , menuntut kepatuhan untuk berpihak pada landasan, pedoman, dan tumpuhan peraturan yang benar,melangkah dengan pasti dan konsisten diatas peraturn penentu arah kebijakan yang tepat berada dalam sistem dan mekanisme yang mantap dilaksanakan oleh tanggungjawab sertya memperoleh dukungan positif dari semua pihak.


Dalam rangka untuk melaksanakan titik berat Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab maka salah satu dari indikasi dari kemampuan melaksanakan prinsip Otonomi Daerah tersebut adalah dengn terus menerus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena dari padanya diarahkan penyediaan dana dan APBD yang terus bertambah dari tahun ketahun.


Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah maka penggalian dan pengolahan keuangan daerah dengan segala sumber daya merupakan salah satu unsure yang memegang peranan penting dan sangat menentukan sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem pengolahan keuanagan daerah agar dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemeritahan dan pelaksanaan pembangunan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional.


Dengan terbatasnya dana yang dapat dihimpun d`ri sumber Pendapatan Asli Daerah sangat terbatas , maka upaya meningkatkan pengelolahan keuangan daerah perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh .
Penyelenggaraan pemerintahan di Negara Indonesia pada dasarnya sebagai implementasi dari pada sistem politik kita dimana dalam pelaksanaannya pemerintah berusaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang pada intinya semua bersumber pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.


Pembangunan yang diselenggarakan di negara kita tidak mungkin dilaksanakan secara keseluruhan melainkan bertahap, mengingat Indonesia adalah negara yang cukup besar dengan banyak memilki daerah –daerah .Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 18 diatur ketentuan dasar mengenai penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berbunyi :
Pembagian daerah Indonesia besar dan kecil , dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang – Undang , dengn memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dengan sistem pemerintah Negara dan hak-hak asal usul dalm daerah yang bersifat istimewa ( UUD 1945 dan penjelasannya).


Sebagai penjabarannya lebih lanjut dari pasal 18 Undang – Undang Dasar 1945 ini , dapat kita lihatpengaturannya melalui Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang saat ini masih tahap diberlakukan .


Dal;am Undang – Undang ini mengatur pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemeriuntahan berdasarkan asas dekonsentrasi , desentralisasi, dan asas pembantuan.Dalam rangka pelaksanaannya , Wilayah Kesatuan Rebuplik Indonesia dibagi dalam daerah daerah otonom dan wilayah-wilayah administrative sebagimana yang tercantum dalam pasal 2 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1974. Sedangkan pada Undang – Undang Nomor 22tahun 1999, penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi , sebagaimana yang termuat dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999.


Kemudian kaitannya dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 19974 maka pemberian otonomi kepada daerah tidak lagi menganut prinsip otonomi riil dan seluas-luasnya, tetapi prinsip yang dipakai adalah otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Sedangkan pada Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tersebut diatas, penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas , nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan , serta pertimbanagan keuanagan pusat dan daerah.


Berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang – Undang Nomor 5tahun 1974 menyatakan bahwa titik berat otonomi daerah diletakan pada daerah tingkat II . Alasan untuk melaksanakan titik berat otonomi pada daerah tingkat II adalah bahwa daerah tingkat II yang berlangsung berhubungan dengan masyarakat , sungguh lebih memahami dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut.
Dalam Undang – Undang Nomor 5 tahun 19974 juga disebutkan tingkatan daerah otonomi yaitu daerah tingkat I dan daerah tingkat II .Masing-masing tingkat daerah tersebut merupakan masyarakat hukum tersendiri ( rechts gementschaap ) yang pembentukannya didasarkan pada Undang – Undang . Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 , dalam penjelasannya bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada daerah kabupaten dan daerah kota.


Mengingat tidak semua urusan pemerintahan dpat diserahkan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya , maka beberapa urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, dari sinilah muncul konsep tentang otonomi daerah .Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah sebagai berikut :


Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan inisiatif bebas ( Irawan Soedjito, 1990 :104 )
Oleh karena itu faktor keuangan sangatlah memegang peranan penting, karena kegiatan dan program yang telah direncanakan akan dapat terlaksana dengan baik apabila tersedia dana yang memadai.


Di sinilah daerah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung subsidi dari pusat , dan daerah dituntut untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya .Oleh Karena itu daerah harus mempunyai inisiatif sendiri untuk meningkan pendapatannya yang tentu saja tidak bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku . Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan makaseorang ahli berpendapat :


Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan perlayanan pembangunan……. Dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri ( J.R.Kaho ,1991 : 124 ).


Dengan dasar pengertian diatas maka daerah diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas , dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah , sehingga pada akhirnya diharapkan kekayaan daerah dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab .


Konsekwensi logis dari peletakan titik berat otonomi pada Daerah Kabupaten / Kota .Sejalan dengan hal tersebut , masing-masing daerah tersebut yang ada di Indonesia tidak akan sama jumlah dan jenis urusan rumah tangganya. Ada Daerah Kabupaten / Kota yang mendapat penyerahan atau penambahan urusan yang lebih banyak dan sebaliknya ada yang sedikit .Dari berbagai jenis penerimaa asli daerah , pajak merupakan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah.
Oleh sebb itu penulis ingin meneliti seberapa besar sumbangan pendapatan asli daerah khususnya dari sektor Pajak Hotek dan restoran dalam mendukung Otonomi Daerah.Mengingat kota Malang adalah kota pariwisata, jadi pajak yang digali dari sektor hotel dan restoran cukup tinggi .


Disamping itu pajak hotel dan rstoran merupakan sumber pendapatan daerqah yang potensial , melihat begitu pesatnya perkembangan maka pajak hotel dan restosan merupakan salah satu elemen yang cukup menjanjikan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya dapat menunjang otonomi daerah.
Dengan melihat gambaran dan kondisi di atas maka penyebab adanya keingiunan penulis untuk mengadakan tentang “ Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran dalam mendukung otonomi daerh di Kabupaten Malang “.


1.2 Perumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan diatas , maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Seberapa besar potensi Pajak Hotel dan Restoran dalam mendukung Otonomi Daerah Kabupaten Malang ?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah ?
3. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restoran dalam mendukung Otonomi Daerah?


1.3 Tujuan Penelitian


Dalam melakukan penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Ingin mngetahui potensi pajak daerah khususnya pajak hotel dan restoran di Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui kontyribusi pajak hotel dan restoran terhadap pandaptan asli daerah
3. Untuk mengetahui upaya peningkatan pendapatan asli daerah , khususnya dari hotel dan restoran


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Tingkat Keberhasilan Kinerja Keuangan Manajemen Pada Pt. Surabaya Wire…(130)

Penyusun mengambil tema mengenai Analisis Terhadap Laporan Keuanagn sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Tingkat Keberhasilan Kinerja Keuangan Manajemen. Tujuan penulisan Skripsi ini adaalah untuk menilai kinerja keuangan ditinjau dari sudut pandang manajemen sehingga dapat diketahui kondisi dan prestasi yang telah dicapai pada PT.. Surabaya Wire Gresik.


Variabel yang digunakan adalah laporan Keuanagan yang terdiridari Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 1999 sampaidengn tahun 2001 dari PT. Surabaya Wire Gresuk yang didapat padatahun 2003. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Operasional , Analisis Manajemen Sumber Daya dan Analisis Profitabilitas.


Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil Analisis Operasional yang meliputi perhitungan Marjin Kotor. Harga Pokok Penjualan, Marjin Laba dan Rasio Beban setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan . Hal ini menunjukan bahwa PT. Surabaya Wire sudah dapat menjalankan kegiata operasionalnya dengan baik.


Sedanakan dari Analisis Manajemen Sumber Daya menunjukan efektivitas manajemen dalam mengelola aktiva sudah dinilai cukup efisien dan sudah dapat menciptakan penjualan serta menghasilkan laba . Namun dalam hal pengelolahan piutangnya manajemen masih dinilai kurang efektif.


Dari hasil Analisis Profitabilitas kinerja manajemen dalam menggunakan seluruh total aktiva dinilai sudah cukup mampu yang akhirnya bias menghasilkan laba yang optimal.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia, partisipasi dari semua sektor sangat diperlukan termasuk sektor swasta . Pemerintah mempunyai andil besar dalam membantu terwujudnya kondisi ekonomi yang mantap dan stabil . Sesuaidengan perkembangan perekonomian yang sangat pesat setrta kemajuan teknologi dan industri pada umumnya . Jika perusahaan dituntut untuk mempertahankan kelangsungan usahanya . Jika perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien, maka dapat dikatkan bahwa oerencanaan yang dibuat oleh menejer telah berhasil.


Seorang manajer atauanalisis yang melakukn bergagai analisis keuamngan biasanya mempunyai tujuan spesifik. Selama proses analisis , analiis menggunakan laporan keuanagan, analisis khusus , basis data, dan sumber infomasi lainnya untuk membuat pertimbangan yang masuk akal tentang kondisi masa lalu, sekarang dan prospe dari usaha serta efektivitas manajernyya.


Terdapat berbagai teknik analisis, termasuk berbagai rasio keuangan , yang dapat digunkan melakukan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Akan tetapi perlu disadari bahwa teknik yang berbeda akan sesuai untuktujuan yang berbeda. Dalam analisis keuamngan sering kali terdapat hambatan untuk menghitung semuaangka, padahal biasanya hanya terdapat beberapa hubungan yang akan menghasilkan informasi dan pandangan yang betul-betul dibutuhkan oleh analisis.


Penilaian kinerja melalui laporan keuanagan yang didapatkan padadata dan kondisi masalalu sulit untuk mengekstrapolasikan ekspektasi masa depan. Namun kita harus ingat bahwa hanya masa depan yang dapat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil hari ini serbagai hasildari analisis keuamngan.


Tidak ada analisis untuk untukmenilai kenerja perusahaan yang dapat memberi jawaban mutlak . Setiap pendangan yang diperoleh bersifat relative, karena kondisi dan operasi [erusahaan sangat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dan dari satu ndustri ke industri lain. Perbandinga dan standart berdasarkan kinerja masa lalu merupakan halyang sangat sulit dalam perusahaa yang sangat besar, multi usaha konglomerat, dimana informasi spesifik menurut setiap lini usaha biasanya terbatas.


Ukuran kinerja bekerja dengan baik bila diterapkan pada keseluruhan entitas usaha, dimana investasi , operasi dan pembiayaan secara kolektif dikendalikan serta dikelola oleh suatu tim manajemen.


Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Laporan Keuangan Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Tingkat Keberhasilan Kinerja Keuangan Manajemen Pada PT.Surabaya Wire – Gresik “


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Responsibility accounting sebagai alat pengendalian biaya produksi pada perusahaan rokokpt. Banyu biru malang .. (129)

Dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaba perbedaan antara anggaran dan realisasinya tersebut dapat dijadikan sebagai alat pengendalian biaya produksi. Oleh karenaitu apabila akunmtansi pertanggungjawaban pusat biaya dipakai sebagai pengendalian biaya produksi akan dapat meminimalisasi penyimpangan yang terjadi .


Tujuan dari penelitian ini adalah untukmengetahui masalah yang dihadapi perusahaan mengenaipengendalian produksi terutamadalam aakuntansi pertanggungjawaban dan mengetahui ada tidaknya biaya produksi yang tidak efisien pada perusahaan rokok PT. Banyu Biru Malang.


Variabel yang digunakan adalah : 1) Struktur organisasi, 2) Anggaran biaya produksi, 3)Penggolongan biaya ,4) Sistem akuntansi biaya dank ode rekening, 5) Sistem biaya pelaporan biaya produksi, dan 6)Biaya produksi.


Hasilpenelitian menunjukan bahwa perusahaan belum sepenuhnya didalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban . Hal ini karena persyaratan akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan belum terlakssana secara keseluruhan dari analisa persyaratan akuntansi pertanggungjawaban dapat dilihat bahwa hasilpenelitian. 1) dalam struktur organisassi pada bagian produksi perlu ditambahkan bagian quality control, 2) Dalam penyusunan anggaran hendaknya perusahaan mengikutsertakan bawahan agar bawahan termotivasi dan anggaran tersebut juga dapat dimengerti bawahan ,bawahandapat diminta pertanggungjawaban atas anggaran tersebut. 3) Dalam melakukan pengendalian atas biaya-biaya perusahaan hendaknya menggunakan klasifikasi biaya da kode rekening. 4) Dalam penerapan laporan perusahaan hendaknya sesuai dengan struktur organisasi , supaya bila terjadi penyimpangan dapat diketahui siapa yang bertanggungjawab . Dengan melihat laporan pertanggungjawaban tahun 2000, maka anggarn biaya produksi dengan realisasinya didapat hasil yang Unfavorabele , tetapi Imaterial.




BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH


Didalam dunia usaha terutama suatu perusahaan akan dihadapkan pada
Suatu masalah bagaimana perusahaan tersebut dapat terus hidup ( survive ) dan berhasil didalam pressing dunia usaha. Untukitu diperluka suatyu manajemen yang sehat dalam mengelola perusahaan .Artinya bahwa suatu perusahaan dapat memanfaatkan sumber-sumber dan kesempatan atau peluang yang ada untuk mempertahankan diridalampersingan usaha dan untuk mencapai tujuan perusahaan
Adapun tujuan dari perusahaan pada umumnya untuk mencari laba yang optimal dan untukmempertahankan kelangsungan hidupperusahaan tersebut. Untuk memperoleh laba , perusahaan dituntut untuk beroperasi se-efektif dan seefisien mungkin . Disinilah peranan manajemen yang baik dalam suatu perusahaan sangat diperlukan . Fungsi dari manajemen diantaranya : Planning, Organizing, Actuting dan Controling. . Semua ini harus dilaksanakan sebaik mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan.


Dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen diperlukan beberapa informasi yang relevan dengn fungsi tersebut. Salah satu bentukinformasiyang diperlukan dalam menjalankan fungsi tersebut, dibutuhkan suatu informasi akuntansi yang relevan untukdigunakan. Informasi akuntansi yang digunakanoleh manajemen terutama untuk fungsi perencanaan dan pengendalian adalah Responsibility Accounting ( Akuntansi Pertanggungjawaban .). Akuntansi pertanggungjawaban ini timbul karena adanya suatu pendelegasian wewenang dari pimpinan puncak kepada bagian bawahannya.


Hal ini dilakukan untuk memudahkan pimpinan puncak dalam menjalankan atau mengelolaperusahaan, dan dapat menetukan siapa yang bertanggung jawab dari bagian –bagian tersebut. Tiap bagian memeberikan laporan atas semua aktivitas yang dilakukan, yang terdiri dari ikhtisar hasil-hasil yang dicapai oleh semua manajer atau kepala bagian bidang pertanggungjawaban didalam melaksanakan tugas atau pekerjaan selama periode tertentu,.Laporan bagian pusat biaya harusdapat mengendalikan biaya dalam kepengurusannya , agar dapat meningkatkan pengendalian biaya dan pengawasan terhadap bagian –bagian yang bertanggungjawab , maka dilakukan pengkaitan diantara system pelaporan dan pertanggungjawaban biaya dan pengawasannya .


Mengingat betapa pentingnya akuntansipertanggungjawaban terhadappengendalian biaya, maka penulis tertarik untuk memilih objek penelitian dengan judul : “ RESPONSIBILITY ACCOUNTING SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN BIAYA PRODUKSI PADA PT. BANYU BIRU MALANG “


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Food & Beverage di Bursa Efek Surabaya.. (132).

BAB I
PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang Masalah
Dalam mendirikan perusahaan, seorang investor atau pemilik perusahaan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Menurut John D. Martin (1993) perusahaan didirikan dengan tujuan tertentu, yaitu : memaksimalkan keuntungan atau kekayaan bagi karyawan, masyarakat sekliling perusahaan dan terutama pemegang saham. Maksimali perusahaan sering disebut sebagai tujuan perusahaan dalam arti mikro ekonomi, tetapi itu belum cukup disebut sebagai tujuan perusahaan apabila ditinjau dari sudut keuangan, hal ini sesuai dengan pernyataan Clive (1990) bahwa maksimalisasi laba mempunyai kelemahan sebagai berikut :


1. Ukuran laba ditentukan oleh metode akuntansi yang digunakan. Hal ini menyebabkan laba sebagai tujuan yang dapat diukur mempunyai keterbatasan.
2. Laba tidak mempertimbangkan ukuran atau skala investasi yang ditanamkan.
3. Laba tidak mempertimbangkan pola waktu dari pengembalian.
4. Penggunaan laba tidak mempertimbangkan tingkat resiko yang dihadapi dalam investasi yang dilakukan.


Atas dasar kelemahan-kelemahan maksimalisasi laba, maka seharusnya tujian yang dicapai oleh manajer keuangan adalah bukan maksimalisasi laba, melainkan maksimalisasi kekayaan pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan. Tujan ini dapat ditempuh dengan memaksimumkan nilai sekarang atau persent value semua keuntungan pemegang saham akan meningkat bila harga saham yang dimiliki meningkat.
Syamsudin (1995) menyatakan bahwa tujuan dari memaksimumkan kekayaan pemegang saham harus diutamakan oleh perusahaan, karena tujuan ini mempertimbangkan penghasilan pemilik perusahaan, pandangan jangka panjang, waktu penerimaan keuntungan, resiko, dan distribusi keuntungan perusahaan.


Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan biasanya tidak ikut terlibat langsung dalam manajemen perusahaan, tetapi mendelegasikan kepada tim manajemen yang dipilih untuk mengoperasikan perusahaan. Pemilik modal berharap keputusan yang diambil oleh tim manajemen adalah merupakan keputusan yang terbaik bagi kepentingan pemegang saham yaitu meningkatkan kekayaan pemilik muda.


Oleh karena pemegang saham tidak terlibat langsumng dalam manajemen perusahaan, maka secara terbuka perusahaan harus diketahui kinerjanya oleh pemegang saham atau investor. Kurangnya informasi dalam melakukan penilaian terhadap operasional perusahaan akan menyebabkan kesalahan penilaian terhadap investasi yang dilakukan.
Untuk mengukur kinerja perusahaan investor biasanya menggunakan ukuran kinerja keuangan yang berupa rasio keuangan dengan berbagai macam rasio. Seringkali terjadi satu rasio keuangan baik, belum tentu rasio keuangan lainnya juga baik. Berbagai keterbatasan analisis rasio keuangan ini diungkapkan oleh Weston dan Brigham (1994). Selain itu untuk melihat kinerja keuangan dengan ukuran rasio ini diperlukan adanya ukuran pembandingyang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain yang sering kali sulit untuk didapatkan. Ukuran rasio tersebut diperlukan juga sebuah analisis trend dari setiap rasio terhadap setiap rasio beberapa tahun sebelumnya. Untuk memberi alternatif lain dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan rasio maka munculah Economic Value Added (EVA) dan Market Value Added (MVA) sebagai alat ukur kinerja keuangan perusahaan.


EVA untuk mengukur kinerja internal perusahaan relative masih baru dan belum, banyakk diadopsi oleh negara-negara berkembang. .EVA dikembangkan oleh Stern Steward & Company merupakan suatu ukuran kinerja keuangan perusahaan dengan cara mengurangi biaya modal (Cost of Capital ) yang timbul sebagai akibat investasi yang di lakukan
Capitalmerupakan jumalh dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai usahanya yang merupakan penjumlahan dari total hutang dan modal saham atau ecuitas..Total biaya modal (cost of capital ) meniunjukan besarnya kompensasi atau pengembalian yang ditutup investor atas modal yang telah di investasikan di perusahaan. Besarnya kompensasi tergantung pada tiungkat resiko perusahaan yang bersangkutan


Secara konseptual perhitungan EVA adalah laba dikurangi biaya modal . Sehingga dari perhitungan tersebut dapat digambarkan bahwa apabila tingkat pengembalian yang dihasilkan (laba) lebih besar dari biaya modal yang dituntut investor atas inveatasinya maka akan menghasilkan EVA positif Keadaan ini menunjukan bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal . Demikian juga sebaliknya , apabila tingkat pengembalian yang dihasilkan perusahaan (laba) lebih kecil dari biaya modal yang dituntut investor atas investasinya , maka akan mengasilkan EVA yang negatif sehingga nilai perusajhaan berkurang.
Sedangkan MVA merupakan hasil kumulatif kinerja perusahaan yang dihasilkan oleh berbagai investasi yang telah dilakukan maupoun yang diantisipasi yang akan dilakukan sehingga keberhasilan dari MVA ini adalah sebagi keberhasilan memaksimalkan kekayaan pemeganmg sdaham dengan alokasi sumber-sumber yang sesuai .Dengan demikian MVA merupakan ukuran kinerja eksternal perusahaan . Berkaitan dengan biaya modal , maka seperti pada perhitungan EVA diatas, apabila laba perusahaan lebih besar dari biaya modal , maka akan menghasilkan EVA positif sehingganilai perusahaan juga meningkat . Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya MVA karena EVA merupakan selisih antara nilaiperusahaan dengan nilai modal.Demikian juga sebaliknya.


Bagi investor , bila kita hubungkan dengan ukuran kinerja perusahaan maka investor disatu sisi perlu memahami kinerja internal keuangan perusahaan dan disisi lain perlu mengetahui kinerja eksternal perusahaan yang mampu menciptakan nilai tambah baginya . Oleh karena itu EVA dan MVA sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan yang belum banyak dipakai perlu pembahasan dan pembuktian labiih lanjut khususnya untuk menilai kinerja keuangan pada industri di negara kita. EVA dan MVA lebih menekankan pada penciptaan nilai tambah
EVA dan MVA diterapkan pada perusahaan dengan sistem management by open book . Oleh karena itu perusahaan Food & Beferage yang go pulic di Bursa Efek Surabaya yang akan diteliti karena Perusahaan Food & Beferage bersifat paling resisten terhadap kondisi pasar . pada umumnya perusahaan yang tergolong sebagai perusahaan besarlah yang melakukan go public . Mengingat perusahaan besar unruk aktivitas usahanya memerlukan dana dalam jumlah besar pula dalam hal ini akan terpenuhi bila menggali dana pada masyarakat lewat passer modal .


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini

Konsepsi Profit Loss Sharing Sebagai Penilaian Laba Akuntansi Dalam Konteks Perbankan Syariah ( Studi Pada Bank Syariah Mandiri ) … (131)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Sebuah fenomena perekonomian dunia telah dari waktu ke waktu dengan perkembangan zaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Terdpat pulanilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan yang salah , sehingga kadang membawa kebaikan namun ada kalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi yang diwarnai dengan terbukanya perdagangan bebas antar Negara ,membuka peluang untuk mengubah suasana kehidupan sosial menjadi individualis dengan persaingan yang amat ketat.


Telah lama diinginkan oleh umat isslam di Indonesia maupun dunia terhadap adanya tatanan perekonomian yang menjanjikan dan membawa kemaslahatan bagi umat. Sejarah perekonomuan nasional telah membuktikan bahwa tatanan perekonomian yang lama dianut telah membuat bangsa Indonesia terseret dalam putaran keuangan kapitalis yang dahsyat.


Ketidak seimbangan ekonomi global dan krisis ekonomi yang melanda Asia , khususnya Indonesia adalah salah satu bukti bahwa tatanan ekonomi yang ada memiliki kelemahan .Adanya kenyataan sejumlah besar bak ditutup, di take over, dan sebagian besar lainnya harus direkapitulasi dengan biaya ratusan triliun rupiah. Kondisiini ternyata akan menuntut pemerintah untuk segera bertindak dan melakukan sesuatu untuk memperbaikinya .


SemenjakBank Muamalat Indonesia berdiri dan beroperasi sejak tahun 1992 dengan membawa prinsip perbankan yang berlandaskan pada prinsip ekonomi islam, telah terjadi wcanabaaru bagi para ekonom untuk menggalipemikiran tentang pembentukan tatanan ekonomi yang lebih baik. Prinsip muamalah syariah dengan filosofi kemitraan ‘ dan ‘kebersamaan’ (sharing ) dalam profit dan risk menjadi wacana dalam mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adildan transparan .Sekaligus pula membuktikan bahwa dengan sistem perbankan syariah , kita dap[at menghilangkan negative spread (keuntungan minus ) dari dunia perbankan.


Dalam pengalaman historis , telah memberikan harapan masyarakat akan hadirnya sistem perbankan syariah sebagai alternatif sistem perbankan yang selain memenuhi harapan masyarakat dalam aspek syariah , juga dapat memberikan manfaat yang luas dalam kegiatan perekonomian .Sistem perbankan syariah telah menunjukan pertumbuhan yang cukup pesat, yaitu sebesar 74 persen pertahun selama kurun waktu 1998 sampai2001 (nominaldari Rp 479 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp.2.718 miliar pada tahun 2001 ). Dana pihak ketiga telah meningkat dari Rp. 392 miliar menjadi Rp.1.806 miliar (Hermawan :2002). Selain itu, sistem perbankan syariah telah pula mengalami pertumbuhan dalam hal kelembagaan .


Dalam sistematika perangkat penyeimbang perekonomian dalam islam, menyebutkan sistem bagi hasil dalam berusaha ( profit and loss sharing) . Prinsip ini menggantikan pranata bunga (interest) dimana membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha . Keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilang dengan sistem bagi hasil, sehingga sistem inipun apabila dikaji lebih jauh akan mampu menyeimbangkan antara sector moneter dan sector riil. Sejalan pula dengan semakin berkembangnya perbankan syariah , baru-baru ini Bank Indonesia menerbitkan cetak biru pengembangan perbankan syariah.Pelaksanaan inisiatif-inisiatif dalam cetak biru ini dapat dibagi kedalam empat fokus area pengembangan yang berdasarkan kerangka waktu dibagi dalam tiga tahapan periode pencapaian. Empat fokus urtama diusahakan mencakup kepatuhan padaprinsipsyariah, prinsipkehati-hatian dalam beroperasi , efisien operasional dan daya saing serta kestabilan sistem perbankan. Adapun tujuan proses pentahapan adalah agar perkembangan sistem perbankan syariah dapat dilakukan dengan mantap berkesinambungan dan sesuaidengan permintaan.


Mengacu kepada pentahapan pengembangan perbakan syariah yang tersebutkan dalan cetak biru bank syariah , maka pentahapan tersebut tersaji sebagai berikut :
Tahap I (2002-2004), inisiatif strategis pada tahapan ini difokuskan pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasionalperbankan syariah yang sehat .Diantaranya menyempurnakan landasan ketentuan kehati-hatian dan good corporate governance serta membuat kerangka dasar pengaturan yang dapat mengadopsi keunikan karakteristik transaksi sertkaidah-kaidah kesyariahan merupakan faktor kunci kesinambungan operasi perbankan syariah dalam jangka panjang .Untuk mencapai hal itu , diharapkan dapat terwujud beberpa keuangan syariah.


Penyelesaian peryataan standar akuntansi keuangan (PSAK), Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang disiapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Bank Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainya merupkan salah satu prasyarat untuk dapat menyusun berbagai ketentuan perbankan syariah.


Tahap II (2004-2008), merupakan implementasiinisiatif padadasarnya merupakan kelanjutan dari program-program pengembangan yang rtelah dilakukan dalam tahap I .Adapun kegiatan pengembangan lebih difokuskan pada realisasi kegitan yang telah direncanakan dalam tahap pertma program pengembangan.
Pada tahap ini dikembangkan konsep pengaturan bagikebijakan exit and entry. Ini merupakan salah satu komponen penting untuk menjaga kesehatan sistem perbankan syariah adalah adanya kebijakan entry dan exit yang jelas . Dengan diberlakukannya kebijakan ini, diharapkan industri perbankan syariah akan didukung oleh pelaku-pelaku yang memiliki keahlian dan dedikasi tinggi dalam menjalankan operasi perbankan syariah.


Selain itu, kebijakan entry dan exit yang jelas akan sangat membatu penyusunan ketetuan lain yang bersifat lebih sistematik .Inisiatif lainnya dalam tahap II ini adalah menyusun konsep deposit takaful yang dapatmeminimumkan potensi biaya akibat gagalnya kegitn perbankan . Guna meningkatkan daya tahan sistem perbankan syariah dalam menghadapai kondisi ketidak pastian, Baink Indonesia akan memformulasikan konsep safety net ( dalam hal ini deposit takaful), yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya bank run . Penyusunan deposit takaful merupakan sutu kebutuhan yang mendasar dalam menjaga tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi .


Tahap III (2008-2011), implementasi inisiatif merupakan finalisasi sistem perbankan syariah yang diharapkan dapat memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.Bank Indonesia berharap, bila seluruh inisiatif ini terlaksana maka akan terwujud sistem perbankan syariah yang kompetitif , efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian . Serta mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiuayaan berbasis bagi hasil (share based financing) dan transaksi riildalam kerangka keadilan , tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.


Dengan diterbitkannya cetak biru perbankan syariah yang telah disebutkan , maka setidaknya akan membawa keyakinan bagi keberlangsungan praktek syariah dengan implementasinya pada sektor perbankan di Indonesia. Pengenalan dan sosialisasi konsep syariah kepada masyarakat merupakan penekanan pertam untuk memantapkan pengembangan sektor perbankan ini .Terutama bagi masyarakat yang masih belum memahami konsep bagi hasil yang menjadi pertimbangan pertama sebelum mereka menginvestasikan dananya pada sektor perbankan syariah .


Lebih lanjut lagi denga keberadaan konsep laba yang secara umum menjadi bahan intrumen untuk menentukan kebijakan pembayaran deviden , keputusan investasi , besarnya pajk,dan prediksi kinerja perusahaan, keputusan –keputusan ekonomi tersebut jelas memerlukan informasi yang akurat tentang accounting numbers of income. Akuntansi syariah dalam kontruksinya menggunakan ‘metafora amanah’ dan ‘metafora zakat’ (Triyuwono: 2001) , telah menjelaskan bahwa konsaep akuntansi syariah dibangun berdasarkan pada konsep dan nilai zakat .Konsep laba akuntansi yang berasal dari perhitungan operasional bagi hasil dan jasa perbankan syariah akan menjadi dasar penetuan bagipemakai informasi laba akuntansi.


Dengan diberlakukannya ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Peryatan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah , telah jelas menunjukan suatu pranata ekonomi yang telah disepakati .Ketentuan tentang operasional perbankan yang berlandaskan pada prinsip syariah telah menjadi semakin jelas bagi perbankan itu sendiri . Sebgaisuatu entitas bagi penerapan konsep bagi hasil, lembaga perbankan sebagaimana Bank Syariah Mandiri dapt dimbil sebgiobyek dari penelitin berikut. Bank yang berangkat dengan menerpkan sistem syariah , setidaknya akan memberikan gambaran yang jelas tentang sosialisasi konsep ekonomi islam ,khususnya sistem bagi hasil , kepada masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan secara umum.


1.2.Rumusan Permasalahan
Berkaitan dengan adanya beberapa anggapan masyarakat terhadap pranata bunga (interest) dan perlakuan sistyem bagi hasil (profit andloss sharing) pada sektor perbankn syariah , menjadi kerangka bagi penjabaran sosialissi ekonomi Islam. Belum banyak hal dari konsepsi perbankan syariah yang sempat dicerna bagi masyarakat , terutama umat Islam , sehingga penjabaran dari penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat menjadi bentuk sosialisasi tersebut.


Berangkat dengan bertumbuhkembangnya perbankan yang menerapkan konsep syariah , setidaknya akan membentuk opini masyarakat yang berbeda. Opini tersebut bisa dalam bentuk positif maupun negatif . Namun melalui pendekatan kajian secara ilmiah akan sedikitnya meluruskan opini yang berkembang kepada konsep syariah yang sesungguhnya . Sehingga permasalahan yang akan diambil dengan berdasarkan padauraian sebelumnya akan mencoba menjawab pertanyaan berikut:


“ Bagaimana penerapan profit and loss sharing concept (sistem bagi hasil) yang akan digunakan sebagai penilaian laba akuntansi dalam konteks perbankan syariah ? “ (Proyeksi penerapan PLS Concept diarahkan pada Bank SyariahMandiri)


Untuk mendapatkan file lengkap dalam bentuk MS-Word, (BUKAN  pdf) silahkan klik Cara Mendapatkan File atau klik disini